DemoCrazy
DemoCrazy
Ruar biasa! Suatu saat tukang sayur langganan anda tidak lagi berteriak menyapa anda dari luar pagar, tapi anda akan mendapatinya berdiri di atas panggung meneriakkan yel-yel nomor urutnya. Demikian pula tetangga kita ibu parti yang sehari-harinya sibuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah, tiba-tiba balihonya terpampang di sudut jalan menyapa anda. Lain lagi dengan adik kita si pelor yang biasanya mondar mandir membawa surat lamaran kerja, tiba-tiba ikut nyaleg dan menghiasi pohon-pohon pinggir jalan dengan posternya. Politisi dadakan, mungkin itulah istilah yang tepat
Yang namanya mendadak konotasinya biasa jelek dan seringkali dicurigai. Orang yang mendadak kaya dicurigai mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal, orang yang mendadak baik dicurigai ada maunya yang terselubung, orang yang mendadak kawin dicurigai MBA (Married By Accident). Dan yang lebih penting lagi adanya kesan ketidaksiapan. Belum mengerti peta politik dan langsung terjung ke arena sama saja bunuh diri. Banyak di antara mereka yang tidak memperhitungkan tikungan terjal menuju anggota dewan. Yang terbayang hanya gajinya yang menggiurkan, yang terlintas hanya prestisenya sebagai wakil rakyat.
Tentu kita tidak bisa mempersalahkannya, itu adalah hak dia dan itulah demokrasi. Sepertinya rakyat belum waktunya bermewahan dengan demokrasi namun mereka sudah dipaksa untuk melampaui zamannya. Indonesia adalah salah satu dari tiga negara yang demokrasinya diakui dunia disamping India dan Amerika. Sementara tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunai nilai demokrasinya masih jauh dibawah Indonesia bahkan Australia sekalipun, namun perhatikanlah kemakmuran rakyatnya. Celakanya capaian demokrasi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dari segi materi. Apa artinya demokrasi bernilai tinggi sementara ekonomi terpuruk. Rakyat kecil tidak perlu demokrasi, rakyat hanya butuh makan, rasa aman, pekerjaan dan pendidikan yang murah.
Seseorang di sebuah kampung dengan lugunya berkata “ulah siapa sebenarnya ini semua?”. Dari ungkapannya terbersit kekecewaan dan mungkin juga kebosanan. Bosan mengikuti pemilihan, mulai dari pemilihan Kades, Bupati, Gubernur, Caleg dan terakhir Presiden. Shok melihat mahalnya ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung untuk makhluk yang namanya demokrasi. Kita sering menyaksikan pilkada di beberapa tempat yang berakhir rusuh. Tidak jarang pula satu keluarga bertengkar hanya karena beda pilihan. Belum lagi hubungan dengan tetangga menjadi retak karena beda partai. Tak sedikit pula parlemen jalanan yang menimbulkan kekisruhan, anomali dan kontraproduktif.
Saya bukan anti demokrasi apalagi pendukung teokrasi. Namun sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya hardware dan software demokrasi dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai demokrasi diartikan dengan kebebasan tanpa batas. Jangan pula demokrasi hanya bermain di tataran prosedural tapi hakekatnya terabaikan. Lebih cilaka lagi kalau sekiranya demokrasi ini hanya pesanan dari luar.
